Conflict Sensitivity Approach: Model Pendekatan Pembangunan Peka Konflik

Konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia baik secara personal, antarkelompok, komunal dan institusional. Konflik bukan sesuatu yang perlu ditakuti atau dihindari tetapi yang terpenting bagaimana masyarakat mampu mengelola secara benar agar konflik menjadi sesuatu yang positif dan produktif bagi pembangunan. Proses pembangunan merupakan serangkaian kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya membentuk masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Upaya ini membutuhkan kondisi aman dan damai sebagai prasayarat terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu, proses dan pentahapan pembangunan harus benar-benar dirumuskan secara komprehensif melibatkan antarsektor dan antarpelaku pembangunan. Sehingga tidak terjadi permasalahan, kerawanan sosial, dan konflik yang berakibat terhambatnya tujuan pembangunan.

Konflik Struktural menjelaskan ketimpangan akibat struktur kekuasaan yang tidak seimbang dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya, seperti; tanah, tambang, sumber air, dan hutan. Faktor geografis dan sejarah seringkali dijadikan alasan untuk memusatkan kekuasaan serta pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak tertentu yang dominan—pemusatan kekuasaan.

Konflik Kepentingan yaitu pertentangan yang terjadi akibat persaingan yang dirasakan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi atau yang secara nyata memang tidak berkesesuaian. Konflik kepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih, meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban, dan biasanya yang menjadi korban masyarakat.

Konflik Nilai yaitu pertentangan terjadi akibat perbedaan sistem nilai atau keyakinan yang dianut oleh pihak-pihat terkait. Sistem nilai merupakan seperangkat keyakinan atau kepercayan yang diakui oleh suatu komunitas yang memberi mkna dalam kehidupan. Konflik nilai muncul ketika salah satu pihak berusaha memaksakan suatu sistem nilai kepada pihak lain, atau mengklaim suatu sistem nilai secara eksklusif.

Konflik Hubungan yaitu pertentangan disebabkan ikatan sosial atau interaksi sosial antarpribadi, antarkelompok, antarkomunitas, dan antarorganisasi. Stereotip merupakan salah satu faktor timbulnya prasangka yang akan berlanjut pada ketidakpercayaan, kecurigaan, kecemburuan, dan diskriminasi. Pada akhirnya terjadi tindakan kekerasan. Prasangka menimbulkan gejolak sosial dan memungkinkan terjadi pertentangan dan rusaknya hubungan sosial yang telah terbangun.

Konflik Datayaitu pertentangan menyangkut keabsahan dan penggunaaan metode analisis data yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Konflik ini muncul kepermukaan ketika salah satu pihak kekurangan informasi dan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, mendapat informasi yang salah, kekurangan data yang valid dan dapat dipercaya, tidak sepakat mengenai apa saja data yang relevan, menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai metode analisis yang berbeda. (Lakspesda NU, 2008)

Berbagai pendekatan pembangunan telah diupayakan untuk mendorong kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini akan sulit terwujud, jika masyarakat sendiri tidak mampu untuk menghadapi berbagai perubahan, masalah dan situasi yang sulit dikendalikan. Berbagai fenomena kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh sebagian elemen masyarakat akan memicu tindakan negatif dan merusak. Apalagi pemerintah, aparatur penegak hukum dan masyarakat sipil tidak mampu melakukan penanganan secara benar dan proporsional akan berujung pada tindakan kontra produktif, anarkisme, dan main hakim sendiri yang berujung pada terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan, yaitu sejauhmana proses pembangunan mampu mendorong terciptanya situasi kondusif tidak menimbulkan kerawanan sosial berupa konflik dan pertentangan baik secara vertikal maupuan horizontal. Pendekatan peka konflik merupakan strategi yang harus menjadi pengarusutamaan dalam setiap sektor pembangunan agar investasi pembangunan yang ditetapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur benar-benar memberikan dampak positif dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Apa itu Pendekatan Peka Konflik?

Pendekatan peka konflik dibangun dari berbagai pengalaman dan praktek pelaksanaan program penanganan konflik di beberapa wilayah, seperti: Afrika Selatan, Somalia, Philipina, dan Indonesia. Elizabeth Mutunga., dkk (APFO:tt) memperkenalkan gagasan tentang pendekatan peka konflik (conflict sensitivity approach) dalam pembangunan yang mendefinisikan sebagai upaya pencapaian tujuan melalui berbagai intervensi (program/kegiatan) yang berdampak positif atau negatif berkaitan dengan kebutuhan masyarakat melalui pemahaman terhadap situasi (context) di mana program itu dilaksanakan. Secara umum gambaran pendekatan peka konflik menyangkut aspek berikut;

  • Mengkaji tentang permasalahan (gap) dan kebutuhan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan situasi damai dalam masyarakat.
  • Mengkaji kondisi lingkungan (context) di mana seluruh elemen masyarakat berinteraksi.
  • Mengenal interaksi antara para pemangku kepentingan dan dinamika konflik dalam masyarakat.
  • Menemukan alternatif tindakan (intervensi) berdasarkan pemahaman terhadap masalah, konteks dan pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari konflik.

Gambar berikut menjelaskan komponen pendekatan peka konflik yang digunakan dalam siklus program/kegiatan pembangunan, yaitu; pelaku (actors), lingkungan (context), penyebab atau masalah (causes/problems), siklus dinamika konflik, dan intervensi.

Gambar 2.1  Model Pendekatan Peka Konflik

 

Sumber: APFO, (tt.) The Conflict Sensitive Consortium Resource Pack.


Interaksi merupakan hubungan dua arah misalnya antar individu, antarkelompok, antarwilayah, dan antar kelembagaan yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Interaksi yang terjadi diantara para pihak dapat berkontribusi dalam memperburuk atau mengurangi kekerasan dan potensi konflik.

Intervensi merupakan serangkaian tindakan dalam bentuk kebijakan, program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk menata hubungan atau interaksi pemangku kepentingan dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian dalam jangka panjang.

Pelaku (actors) merupakan pihak-pihak atau pemangku kepentingan baik secara individu, kelompok atau organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan. Analisis pelaku akan membantu dalam menentukan pola pendekatan dalam penyelesaian konflik karena peran utamanya dalam mendorong atau mencegah konflik.

Masalah/Penyebab merupakan dua istilah yang digunakan secara berbeda dalam memahami dinamika konflik untuk menilai kesenjangan ‘gap’ antara harapan dan kenyataan. Penyebab merupakan faktor dominan yang mendorong peningkatan konflik atau kesenjangan antarkelompok dalam masyarakat.

Tabel. 1  Perbedaan Pendekatan Pembangunan Konvensional dan Pembangunan Peka Konflik

Tujuan Pendekatan Pembangunan Peka konflik

Secara khusus pendekatan peka konflik (conflict sensitivity approach) merupakan suatu cara dalam mencapai tujuan melalui kebijakan, strategi dan operasional dengan menjembatani informasi (information linkage) program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan konteks konflik (conflict environment) melalui beberapa cara;

  • Mengintegrasikan kerangka kerja perdamaian (peace building) dan prinsip-prinsip transformasi konflik ke dalam strategi kebijakan pemerintah daerah.
  • Mengkaitkan analisis peka konflik (conflict sensitivity analysis) dengan tujuan pembangunan.
  • Memastikan keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan peka terhadap dinamika konflik masyarakat.
  • Melakukan percepatan terhadap tindakan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan dalam penanganan konflik dengan melibatkan lintas sektor dan lintas pelaku.

Prinsip-Prinsip Pendekatan Pembangunan Peka konflik

Berikut beberapa prinsip dasar pendekatan peka konflik sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

  • Partisipatif: Program pembangunan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan mulai dari tingkat desa/gampong, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga nasional.
  • Inklusif: Aktor, isu dan persepsi menjadi bagian integral dari proses pembangunan itu sendiri dengan tidak membedakan suku, ras dan agama. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak layanan dasar. Program pembangunan bukan menjadi milik salah satu kelompok atau golongan saja.
  • Netralitas (impartial): Tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai, aktor atau isu dalam hubungannya penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan.
  • Transparansi; terbuka dan memberikan kemudahan dan akses kepada semua pihak untuk dapat memahami dan terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
  • Menghormati kepemilikan masyarakat; Setiap hak yang menjadi milik masyarakat harus dihormati dan dilindungi terutama bagi masyarakat rentan dan menderita akibat korban konflik.
  • Akuntabilitas; Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan berkaitan fungsi dan kedudukan para pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat.
  • Kemitraan dan koordinasi; Seluruh tindakan dan kebijakan yang dilakukan didasarkan pada keterpaduan dan pemahaman yang sama dengan membangun relasi dan kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.
  • Koherensi dan saling melengkapi; Setiap pemangku kepentingan akan berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Setiap elemen akan saling berkaitan dan masing-masing memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian masalah dan perdamaian.
  • Ketepatan waktu; Setiap persoalan atau masalah memerlukan batas waktu penyelesaian agar tidak berjalan berlarut-larut yang akan mengganggu pencapaian tujuan pembangunan, bahkan akan menimbulkan konflik baru yang sulit untuk diselesaikan.
  • Berkeadilan; Pengalokasian dan distribusi sumber daya pembangunan harus memberikan kesempatan yang seimbang (distributional equity) antarkelompok dan antarwilayah, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan tepat sasaran.

Model Pembangunan Peka konflik

Pendekatan pembangunan peka konflik menempatkan pengarusutamaan perdamaian sebagai landasan dalam keseluruhan proses dan pentahapan pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memformulasikan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan mencakup: (a) kewilayahan dan tata ruang, (b) analisis dinamika konflik, (c) analisis terhadap substansi dan kebijakan, serta (e) mengintegrasikan dalam program pembangunan.

  • Kewilayahan dan tata ruang: Mengkaji secara mendalam tentang konsep kewilayahan yang akan menjadi pedoman dalam menentukan ruang dan pergerakan sosial dalam suatu wilayah geografis tertentu. Program pembangunan peka konflik akan mempertimbangkan tata guna dan pemanfaatan lahan, tatakelola lingkungan, batasan fungsional kawasan (industri, hutan, pertanian, pertambangan, perdagangan), administrasi wilayah (gampong, antargampong, kecamatan, nasional/propinsi/kabupaten/kota), serta aksesibilitas antarwilayah.
  • Dinamika konflik: Pendekatan peka konflik mengkaji berbagai isu berkaitan dengan interaksi antarpemangku kepentingan, masalah, dan konteks dalam upaya meminimalisir kesenjangan baik personal, relasional, struktural dan kultural. Program pembangunan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas hubungan para pemangku kepentingan dalam mendorong efektivitas kinerja dan upaya membangun kondisi aman dan damai.
  • Substansi pembangunan: memastikan bahwa keseluruhan proses pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkeadilan untuk mencapai tujuan. Hal ini mencakup kajian terhadap kondisi sosial-ekonomi-politik, optimalisasi pelayanan publik, kemiskinan, kapasitas kelembagaan, infrastruktur dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).
  • Integrasi Program pembangunan: formulasi kebijakan dan arahan pembangunan merupakan integrasi dari ketiga aspek di atas yang menghasilkan program pembangunan peka konflik dalam bentuk keterpaduan antarwilayah, harmonisasi antarpemangku kepentingan, sinkronisasi antarsektor, dan optimalisasi sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan itu sendiri.

 

Gambar. Model Pembangunan Peka Konflik

 

Sumber: Panduan Membangun Perdamaian,The World Bank.

Kerangka Analisis Pendekatan Pembangunan Peka Konflik

Analisis pembangunan peka konflik adalah suatu proses pengkajian secara sistematis tentang profil, penyebab/akar masalah, pelaku, dan dinamika konflik yang dapat membantu memahami konteks dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Analisis peka konflik membantu para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lain baik pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya dalam menentukan kebutuhan, masalah, strategi intervensi, penyelesaian masalah, dan perubahan masyarakat yang diharapkan ke depan.

Do No Harm/Kapasitas Lokal untuk Perdamaian

Pada awal tahun 1990-an sejumlah lembaga NGO internasional dan lembaga lokal melakukan kerjasama dalam rangka mengoptimalkan kapasitas lokal untuk tujuan perdamaian melalui “DO NO HARM—Project”. Dari proses ini, banyak pembelajaran yang dapat diambil berupa kerangka kerja analisis konflik (The Framework for Analyzing of Conflict) atau yang dikenal dengan Do No Harm Framework (CDA, 2004) yang dapat digunakan sebagai panduan (tools) untuk membantu menyusun rencana, monitoring dan evaluasi program pembangunan. Panduan ini berusaha mendeskripsikan Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan program, meliputi;

Sumber; diadaptasi dari CDA (2004:5), The Do No Harm Handbook: The Framework for Analyzing the Impact of assistance on Conflict. Cambridge: CDA Collaborative Learning Projects.

Dimensi Konflik dan Perubahan

Kerangka kerja analisis peka konflik mengkombinasikan optimalisasi kapasitas lokal untuk perdamaian dan dimensi konflik dengan mengkaji secara sistematis empat dimensi konflik dalam proses pembangunan, yaitu; (a) personal, (b) relasional, (3) struktural, dan (3) kultural (Laderach.,et.al. 2007).

Gambar.3  Model Analisis Peka Konflik

 

Personal (Personal transformation)

Pendekatan peka konflik dalam program SKPA/K mempertimbangkan perubahan hal-hal yang bersifat personal menyangkut; karakteristik individu, kepribadian, emosional dan spiritual. Program yang digulirkan secara signifikan akan mempengaruhi eksistensi personal baik secara psikis maupun psikologis dalam menerima atau menolak program/ kegiatan yang diusulkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan prioritas program SKPA/K mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara personal mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang langsung atau tidak langsung dalam mengelola konflik.

Relasional (Relational transformation)

Mengelola konflik merupakan upaya membangun hubungan relasional antarindividu, antarsuku, antarkelompok, antarlembaga, antarkeyakinan dan sebagainya. Dinamika hubungan para pemangku kepentingan sangat berpengaruh terhadap suksesnya program yang dicanangkan di setiap SKPA/K. Program dan kegiatan sektoral diharapkan mampu mendorong perubahan positif dengan menguji pola hubungan, pola komunikasi, gaya kepemimpinan (leadership) dan manajemen dalam pengelolaan situasi konflik yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Struktural (Structural transformation)

Program dan kegiatan yang diusulkan SKPA/K hendaknya ditinjau dari sejauhmana pengaruhnya terhadap perubahan sosial (social cohesion), prosedur—mekanisme, struktur pengambilan keputusan, pola kelembagaan, serta pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam orientasi program pembangunan serta penyelesaian konflik. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Kultural (Cultural transformation)

Pembangunan merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang menjadi dasar dalam mendorong perdamaian secara kultural. Kebijakan, strategi dan program dari setiap unit kerja pemerintah hendaknya mempertimbangkan perubahan di dalam pola kehidupan mencakup nilai-nilai–budaya sebagai bentuk hormonisasi dari perbedaan latar belakang suku, bahasa (ethno-linguistic background) dan keyakinan agama.

Keempat dimensi di atas dapat digunakan sebagai alat analisis (tools) bagi perencana dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan rencana pembangunan peka konflik, sehingga dikemudian hari baik saat pelaksanaan program terjadi harmonisasi—kooordinasi unsur dan komponen masyarakat. Disamping itu, tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat karena perbedaan kepentingan yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel.2  Dimensi Konflik dan Perubahan

Sumber; diadaptasi dari Lange (2004:13), Building Institutional Capacity for Conflict-Sensitive Practice: The Case of International NGOs. Development and Peace Building Program. London: International Alert.

2 thoughts on “Conflict Sensitivity Approach: Model Pendekatan Pembangunan Peka Konflik

  1. Ulasan yg menarik dan mencerahkan … terima kasih bisa ikut baca … boleh ku share sama temen2ku kan, pak? …
    Terima kasih banyak …. Salam Merumput …. :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s