Pengarusutamaan Perdamaian (Peace Mainstreaming) dalam Pembangunan

Istilah pengarusutamaan perdamaian (peace mainstreaming) seringkali digunakan untuk menjelaskan kerangka analisis terhadap konteks situasi dan pola hubungan antarpemangku kepentingan ’actors’ dalam pembangunan. Dalam beberapa literatur menunjukkan pentingnya pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan dan program kemanusiaan yang telah menjadi terkenal selama decade terakhir, terutama upaya internasional dalam menanggapi untuk: (a) masalah keamanan, “Perang terhadap Teror” dan munculnya agenda ‘negara rentan’; dan (b) pertimbangan cara terbaik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals).  Apa yang telah disebut ‘security development’ menjadi perhatian khusus bagi lembaga donor, seperti DFID, Bank Dunia USAID, dan  Ausaid yang telah membuat pernyataan eksplisit tentang hubungan intrinsik antara konflik, keamanan dan pembangunan. Secara khusus gagasan pengausuutamaan perdamaian ‘peace mainstreaming’ baik di tingkat lokal, nasional dan global dapat ditemukan dalam berbagai dokumen proyek/program. Karya Mary Anderson tentang kapasitas lokal untuk proyek perdamaian melalui promosi pendekatan ‘Do No Harm‘ memberikan kontribusi yang signifikan bagaimana desain dan pengembangan masyarakat internasional dan intervensi kemanusiaan mengimplementasikan yang menjadi cikal bakal konsep pengarusutamaan perdamaian.

Literatur terkait tentang tema ‘pengarusutamaan’ perdamaian atau konflik menunjukkan kesesuaian dengan apa yang dibangun oleh beberapa negara dunia ketiga selama ini menyangkut keprihatinan dalam aspek: (a) tata kelola pemerintahan (good governance); (b) pendidikan; (b) kesehatan, (c) ekonomi, (d) mengembangkan kapasitas kelembagaan dan lain-lain. Gagasan pengarusutamaan perdamaian dalam kasus Zimbagwe di sektor pendidikan, dimana implementasi penguatan keamanan jangka panjang dari negara dan peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu negara memerlukan sebuah pendekatan untuk membangun perdamaian dan pencegahan terhadap konflik melalui kurikulum dan pelatihan ekstensif bagi para guru, instruktur, siswa dan masyarakat.

Gagasan tersebut kemudian ditransformasikan dalam bentuk upaya sistematis dan komprehensif bagaimana dan mengapa perdamaian dan keamanan keprihatinan harus diarusutamakan ke dalam serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan  pembangunan melalui berbagai sektor dan penguatan kelembagaan.

Tema perdamaian juga dipandang sebagai ”crosscutting issues” untuk menilai komponen lain dalam pembangunan. Salah satu cara yang ditempuh melalui penerapan pendekatan pembangunan peka konflik (Conflict sensitivity approach). Dimana setiap unsur yang terlibat dalam proses pembangunan harus memiliki kepekaan terhadap isu-isu konflik dan kerentanan sosial lainnya. Penerapan lebih luas dari pendekatan ini dengan dikembangkannya kerangka kerja penguatan perdamaian (peace building) dalam praktek perencanaan pembangunan.

Pengarusutamaan perdamaian merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek dinamika perubahan masyarakat, kondisi sosial, analisis konflik dan strategi perdamaian dalam penyusunan rencana pembangunan. Secara umum pendekatan perdamaian menyangkut kapasitas pemerintah daerah dalam aspek berikut;

  1. Pemahaman terhadap dinamika konflik (context) di wilayah atau daerah perencanaan.
  2. Pemahaman interaksi antara para pemangku kepentingan dan dinamika konflik di suatu wilayah.
  3. Tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap masalah, konteks dan kapasitas pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap upaya membangun perdamaian serta strategi intervensi yang diperlukan.

Pendekatan Peka Konflik dalam Pengarusutamaan Perdamaian

Konsep “Peacebuilding” merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan). Salah satu cara atau pendekatan yang efektif digunakan untuk mengintegrasikan pembangunan perdamaian dengan mengadopsi dan menerapkan pendekatan peka konflik (conflict sensitivity approach). Pendekatan ini menggunakan kerangka sistem analisis untuk memetakan kebutuhan, konteks dan memformulasikan gagasan pembangunan yang peka terhadap dinamika perubahan dan konflik kepentingan yang terjadi dalam proses pembangunan. Pendekatan peka konflik menjadi kerangka analisis dalam mengintegrasikan isu-isu pengarusutamaan perdamaian dalam kebijakan, mekanisme dan proses pembangunan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pemahaman pendekatan ini bersifat lintas isu dan lintas kepentingan. Artinya pendekatan ini tidak dapat diterjemahkan sebagai program khusus penanganan konflik atau perdamaian, tetapi sebagai alat bantu untuk memahami kebutuhan dan konteks pembangunan secara terpadu.

Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kapasitas bertindak berdasarkan pemahaman konteks suatu peristiwa, lingkungan, nilai-nilai dan pelaku untuk membangun efektivitas pembangunan dengan meminimalisasi dampak negatif dari konflik dan memaksimalkan dampak positif. Intervensi strategi peka konflik mengacu pada semua aspek konteks, seperti: sosial, ekonomi, budaya, ketegangan politik, infrastruktur, masalah sosial dan faktor-faktor struktural lain berpotensi menimbulkan konflik, ketidakadilan atau kekerasan, jika tidak ditangani dalam suatu cara yang memadai. Sebagai sebuah strategi, pendekatan peka konflik menjadi kerangka analisis dan tindakan dalam semua komponen atau bidang pembangunan (proyek, program, sektoral, kewilayahan, kelembagaan dan kebijakan makro). Pendekatan ini memberikan prioritas untuk menyertakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja secara sinergis dan strategus dalam upaya mengurangi konflik atau meminimalkan risiko terjadinya konflik saat ini dan di masa yang akan datang.

Perlu disadari bahwa tidak semua intervensi perdamaian secara spesifik memiliki kepekaan terhadap konflik. Kegiatan bisa berada dalam “sektor” perdamaian tanpa benar-benar memperhitungkan akar konflik. Kegagalan dalam mempertimbangkan masalah konflik dapat menghasilkan program pembangunan yang berdampak pada ketidakefektifan dan keberkelanjutan. Lebih dari itu program pembangunan justru sebaliknya dapat menyulut konflik baru atau laten. Dampak dari strategi intervensi kerapkali tidak netral, dan jika diterapkan dalam mengelola konflik dan kerentanan sosial lain dapat memperkuat atau memperpanjang ketidakharmonisan antarpemangku kepentingan konflik. Atau sebaliknya dapat memperkuat kapasitas masyarakat untuk melepaskan diri dari perselisihan, tindak kekerasan, dan terlibat dalam pilihan damai untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Cara lain bahwa intervensi dapat berdampak pada atau memperburuk dinamika konflik termasuk kehadiran penjaga bersenjata untuk melindungi bantuan dan struktur kekuasaan yang ditetapkan sebagai akibatnya; persaingan atau tumpang tindih antara kegiatan instansi bantuan; impunitas bagi para pekerja internasional; nilai yang berbeda untuk kehidupan yang berbeda , dan publisitas negatif bagi negara-negara yang terkena dampak.

Pengarusutamaan Perdamaian dalam Kerangka Kerja Pembangunan 

Program pembangunan daerah diharapkan mampu membangun kohesi sosial, harmonisasi antarkelompok dan mengantisipasi (pencegahan dini) terhadap  kemungkinan tindak kekerasan, diskriminasi, pelanggaran hukum dan hak azasi manusia, serta kerentanan sosial lain.

Pengarusutamaan perdamaian merupakan salah satu suatu pendekatan dalam pembangunan daerah (perencanaan, pelaksanaan, pengawasasan dan evaluasi) yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perdamaian atau kepekaan terhadap dinamika konflik dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan program pembangunan. Pendekatan ini terapkan dalam rangka memahami konteks (sosial, ekonomi, politik, lingkungan dsb) dari suatu wilayah mencakup kelembagaan, sumber daya, sistem nilai, dan kenegaraan dalam rangka harmonisasi antarpemangku kepentingan dan optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Pengintegrasian pengarusutamaan perdamai-an dilakukan secara terpadu dalam perencanaan (integrated planning systems) sebagai alat (tools) untuk memahami konteks suatu wilayah/kawasan dari berbagai prespektif antarwilayah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Secara komprehensif menghindari berbagai tumpah tindih, inkonsistensi dan kerentanan sosial yang akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan harapan masyarakat ke depan.

Pengarusutamaan perdamaian menjadi tema penting dalam pembangunan sebagai sarana untuk menjembatani kebutuhan penataan ruang, lingkungan sosial, pemahaman konteks dan program pembangunan dengan kepentingan berbagai pihak. Tema perdamaian menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong sinkronisasi, optimalisasi sumber daya dan keserasian program pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian produk perencanaan menjadi salah satu alat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan, dimana persoalan stabilitas, keamanan, dan ketertiban menjadi isu penting dalam proses perumusan strategi kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk kebijakan perencanaan. Dengan ungkapan lain, sebuah perencanaan diharapkan mampu menghadapi situasi sulit dan konflik menjadi sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan.

Maksud dan Tujuan Pengarusutamaan Perdamaian

Pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk melengkapi beberapa model pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan, sektoral dan keamanan yang dilaksanakan di daerah dengan mengintegrasikan pendekatan peka konflik (conflict sensitivity planning), agar masyarakat dan pemangku kepentingan lain mampu memahami konteks, perilaku dan tindakan dari perubahan yang diharapkan kedepan. Pengarusutamaan perdamaian sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan berupa kebijakan, strategi dan prioritas program dengan menjembatani informasi (information linkage) antara kebutuhan pembangunan yang diharapkan dengan konteks konflik (conflict environment). Upaya pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dapat dilakukan dengan beberapa cara;

  1. mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian dan prinsip-prinsip transformasi konflik ke dalam strategi kebijakan pembangunan daerah;
  2. mengkaitkan analisis peka konflik (conflict sensitivity approach) dengan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;
  3. memastikan keseluruhan proses perencanaan di tingkat daerah yang dilakukan peka terhadap dinamika konflik dan mendorong penguatan perdamaian; dan
  4. melakukan percepatan terhadap tindakan yang diperlukan dalam pencegahan dan penanganan konflik.

Model Pengarusutamaan Perdamaian dalam Pembangunan

Tindakan penting dalam menerapkan pengarusutamaan perdamaian dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan ini dalam setiap tahap siklus program pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi). Langkah ini harus diambil oleh setiap sektor untuk memastikan agar program yang disusun benar-benar peka konflik dan memberikan dampak positif terhadap perdamaian. Hal ini mengandung makna perlunya menggabungkan analisis konflik ke dalam penilaian kebutuhan dan desain program serta untuk mengidentifikasi dampak yang lebih luas dari kegiatan yang direncanakan pada faktor-faktor yang relevan dalam membangun perdamaian. Analisis konflik merupakan studi sistematis dari profil, penyebab, aktor dan dinamika konflik yang dapat membantu organisasi pembangunan, kemanusiaan dan perdamaian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dari konteks yang terjadi dalam masyarakat.

Model pengarusutamaan perdamaian merupakan kerangka analisis konflik dapat diterapkan pada semua tingkat (lokal, nasional, regional), untuk semua aktor (pemerintah dan aktor non-negara) dan di semua tahapan program (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi). Hal ini dapat digunakan untuk menginformasikan program yang ada (membuat ini lebih peka konflik); menentukan intervensi baru, dan memahami alasan atau driver, motivasi, isu dan aktor yang terlibat dalam konflik.

Model pengarusutamaan perdamaian dirumuskan dengan mengadopsi pendekatan peka konflik dengan mendeskripsikan setiap komponen dalam siklus pembangunan mencakup kajian: (a) Profil; (b) Aktor/Pelaku; (c) Penyebab Masalah, dan (d) Dinamika.

Pertama, profil terlihat pada kedua konteks yang luas dan spesifik di mana intervensi akan berlangsung. Infromasi kunci dalam profil konteks, meliputi:

  1. Politik, ekonomi dan struktur sosial (misalnya pemerintahan dan sistem keuangan),
  2. Fisik geografi (misalnya daerah pegunungan, kekayaan atau kurangnya sumber daya);
  3. Saat isu-isu dan lingkungan (misalnya pemilu, reformasi legislatif, HIV, pengungsi);
  4. Dampak atas pada kelompok yang berbeda (kelompok kehilangan haknya misalnya, masyarakat terisolasi), dan
  5. Sejarah konflik/ketegangan di tingkat lokal, nasional atau regional.

Kedua, analisis terhadap potensi dan aktual penyebab konflik. Ini mungkin faktor-faktor struktural yang berkontribusi atau memperburuk ketegangan, atau “memicu”- peristiwa atau tindakan yang mungkin menghasut atau meningkat konflik. Konflik itu sendiri sering akan menghasilkan faktor-faktor baru yang berfungsi untuk memperpanjang konflik, misalnya, aktor yang mengambil keuntungan dari konflik. Hal ini penting untuk melihat semua penyebab potensial dan aktual dari konflik, menghasilkan gambar multidimensi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap situasi konflik. Aspek kunci untuk fokus pada mencakup:

  1. Penyebab struktural (misalnya miskin pemerintahan, pencabutan hak, pemerintah tidak sah);
  2. Kontribusi (misalnya pelanggaran hak asasi manusia, proliferasi senjata);
  3. Pemicu (pemilu, banjir, inflasi, pembunuhan tokoh politik atau pemuka masyarakat), dan
  4. Penyebab baru (perang ekonomi, pencatutan, eksploitasi sumber daya alam).

Ketiga, identifikasi para pelaku yang berkontribusi terhadap atau terpengaruh oleh konflik. Kajian harus membedakan antara pelaku dengan motivasi yang berbeda, kepentingan, kebutuhan dan kapasitas para aktor, serta bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, pada tingkat apa yang mereka paling aktif (lokal, nasional, regional, dll) dan apa pengaruh mereka (tinggi, sedang, akar rumput). Analisis aktor atau stakeholder sehingga terlihat di:

  1. Aktor utama;
  2. Motivasi, minat, kapasitas, nilai-nilai;
  3. Kapasitas kelembagaan untuk perdamaian (entri poin untuk negosiasi perdamaian), dan
  4. Spoilers (manfaat mereka dari lingkungan konflik).

Keempat, Dinamika mengacu pada hubungan antara penyebab, aktor dan konteks. Ini memberikan gambaran dari skenario yang mungkin berperan dalam konteks tertentu, berdasarkan pada analisis historis penyebab konflik, peran aktor-aktor dan struktur di tempat. Komponen ini juga membantu mengidentifikasi entry point bagi aktor dan intervensi untuk memberikan kontribusi untuk membangun perdamaian. Beberapa isu penting yang dapat dibahas meliputi:

  1. Tren atau kecenderungan konflik saat ini;
  2. Entri poin untuk memperkuat perdamaian, dan
  3. Perencanaan strategis untuk skenario terbaik dan terburuk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s